Categories
General

Implikasi Rencana Kebijakan Impor Sapi Indukan Rasio

Menurut Rochadi, terjadinya malapetaka bisnis sapi potong bermula dari adanya perbedaan data populasi sapi potong. Ia melihat kondisi 2017 berdasarkan data 2011-2016 yang memunculkan tiga data berbeda. Pertama, data Ditjen Peter nakan dan Kesehatan Hewan (PKH), data Badan Pusat Statistik (BPS), dan terakhir data blue print yang merupakan perencanaan dalam kaitannya dengan swasembada daging. Berdasarkan baseline data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), diprediksi produksi daging sapi dalam negeri masih kekurangan sampai 2019.

Kemampuan produksi dalam negeri hanya memenuhi sekitar 68,5% dari ke butuhan konsumsi 2013. Kemudian, dari kondisi yang sama, tingkat pemenuhan daging sapi dan kerbau dalam negeri hanya mencapai 65,4% pada 2015, sedangkan 2019 hanya dengan 56,1%. “Defisit akan tumbuh 13,47%/tahun dan impor tumbuh 4,33%/tahun selama tahun 2015-2019. Kalau tidak ada upaya, akan terus bertahan seperti saat ini,” jabar Dosen Fakultas Peternakan Unpad, Bandung ini.

Belajar dari Pengalaman

Analisis Rochadi, awal malapetaka 2011 terjadi ketika pemerintah melakukan pendataan sapi dan kerbau. Jumlah populasi sapi potong 14,8 juta ekor, sementara analisis blueprint menyatakan jumlah populasi sapi 14,2 juta ekor sudah dinyatakan swasembada. Berdasarkan itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan volume impor secara drastis dari sekitar 53% pada 2011 menjadi 17,5% pada 2012. Akhirnya terjadi kekurangan yang ber dam pak pada gejolak harga, berkisar Rp70 ribu-Rp90 ribu/kg. Sayangnya, “Ini tidak dijadikan pelajaran pada 2015. Dikhawatirkan 2017 hal serupa berulang karena kebijakan pemerintah sama saja.

Ini menjadi perhatian utama para pengusaha,” ungkap Rochadi. Kebijakan pemerintah menurunkan volume impor tersebut juga mengakibatkan depopulasi sapi perah dan terpotongnya betina produktif. Pemerintah mengatakan hanya ada sekitar 200 ribuan ekor yang terpotong. Namun penelitiannya dan tim di 20 Rumah Potong Hewan di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa hasilnya berbeda. Sebanyak 31,08% ekor sapi betina terpotong dari total sampel 10 ribu-an ekor. Artinya, ada satu juta ekor betina produktif terpotong. “Ini masalah serius akibat salah kebijakan. Bahkan untuk fetus (janin) ada pasarnya sendiri.

Ini menjelaskan juga kenapa terjadi kekurangan bibit,” jelas Ketua I Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) itu. Semestinyalah ada perbaikan data supaya akurat sehingga pemerintah pun bisa melahirkan kebijakan yang tepat